LENSABANGGAI, LUWUK-Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024 yang akan datang. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai Kepulauan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai Kepulauan. Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan partisipatif pemilu demi mewujudkan pemilukada yang jujur, adil, dan transparan.
Acara penandatanganan MoU ini berlangsung di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan, Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Muslim Abd. Muin. B menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pengawasan pemilihan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda. “Kami percaya bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik, dan kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengawasan pemilu,” ujarnya.
Ketua DPD KNPI Banggai Kepulauan Bayu Akbar Sipatu juga mengungkapkan komitmen KNPI untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan partisipatif melalui berbagai kegiatan edukasi politik dan sosialiasi kepada masyarakat. “Kami akan memberdayakan seluruh anggota dan jaringan KNPI untuk terlibat dalam pengawasan pemilu, guna mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang serta menjaga integritas proses demokrasi,” katanya.
Penandatanganan MoU ini menandai awal dari serangkaian program kolaboratif yang akan dilaksanakan oleh kedua pihak menjelang Pemilukada 2024. KNPI akan menjadi mitra strategis Bawaslu dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengawasan partisipatif bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga demokrasi.
Dengan adanya kerja sama ini, DPD KNPI Banggai Kepulauan dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berharap dapat bersama-sama menjaga kondusifitas serta meningkatkan kualitas Pemilukada 2024 melalui pengawasan yang lebih terbuka dan inklusif.
