LENSABANGGAI,LUWUK-BPJS Kesehatan Luwuk baru saja berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan karena telah mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta lebih dari 80 persen.
Penghargaan tersebut berkat komitmen dalam memperluas dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui capaian Universal Health Coverage (UHC) di seluruh wilayah kerja BPJS Kesehatan Luwuk. “Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri koordinator bidang pemberdayaan masyarakat di Jakarta, akhir Januari kemarin,” tutur Kepala BPJS Kesehatan Luwuk, Mitra Pengbar, disela-sela pertemuan bersama awak media di Luwuk, Selasa (28/04).
Selain itu menurut Mitra pencapaian UHC yang diraih juga merupakan hasil sinergi bersama pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan, diwilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Morowali, dan Morowali Utara. “Jaminan kesehatan bagi masyarakat terus menjadi prioritas bersama kami,” ungkapnya.
Saat ini menurutnya, BPJS Kesehatan Cabang Luwuk telah bekerja sama dengan 115 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 12 fasilitas rujukan lanjutan yang terdiri dari rumah sakit dan klinik utama. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Petugas BPJS SATU di fasilitas rujukan serta layanan digital seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA melalui WhatsApp, dan Care Center 165. “Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan media dalam menyebarluaskan informasi terkait Program JKN kepada masyarakat,” akunya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai, Lesmana P. Kulab, yang tutut hadir juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin. Menurutnya pelayanan BPJS Kesehatan dalam aplikasi Banggai Digital Service menjadi langkah maju dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. ““Kami juga telah mengintegrasikan layanan BPJS Kesehatan untuk Pengajuan Pendaftaran Kepesertaan JKN yang melibatkan verifikasi desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, Agar segala layanan publik dapat diakses secara digital, sehingga masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan secara langsung,” pungkasnya. (***)
Leave a Reply